Mengukur Pembangunan Sumber Daya Manusia Kota Lubuk Linggau

Pembangunan sumber daya manusia menjadi isu penting dalam mengukur kinerja pemerintah daerah. Perhatian pada pembangunan sumber daya manusia semestinya fokus pada pola penyusunan kebijakan dan program yang berorientasi pada masyarakat. Masyarakat dapat menentukan sendiri apa yang menjadi prioritas kebutuhannya dan mendapat manfaat langsung dari apa yang dibutuhkannya dengan bimbingan dan arahan dari pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri. Disinilah salah satu tolak ukur kesuksesan pembangunan sumber daya manusia dimana masyarakat berperan sebagai subjek/pelaku dan objek/sasaran dari kebijakan yang dibuat. Sederhananya adalah  masyarakat tidak hanya sebagai sasaran tapi juga dapat berperan aktif dalam peningkatan pembangunan sumber daya manusia.

Kinerja pemerintah dalam bidang pembangunan manusia dapat diukur dari Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik dan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan sebagai data pendukung penyusunan kebijakan. Indeks pembangunan manusia yang dikeluarkan oleh lembaga resmi pemerintah dapat mengukur sejauh mana kinerja peran pemerintah daerah khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh untuk mengatur hal tersebut sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Otonomi Daerah.

Indeks pembangunan manusia diukur berdasarkan tiga point yaitu indikator kesehatan dengan mengukur angka harapan hidup, indikator pendidikan dengan mengukur harapan lama bersekolah dan rata-rata lama sekolah dan indikator ekonomi dengan mengukur pengeluaran masyarakat.  Indeks pembangunan manusia di Kota Lubuk Linggau merangkak naik dari tahun 2010-2015 tetapi jika dibandingkan dengan Kota Prabumulih, Indeks Pembangunan Manusia Kota Lubuk Linggau lebih rendah. Secara umum, Indeks Pembangunan Manusia Kota Prabumulih (69,39) dibawah angka Kota Lubuk Linggau (70,72) pada tahun 2010 tetapi pada tahun 2015 Indeks Pembangunan Manusia Kota Prabumulih (73,19) diatas Kota Lubuk Linggau (73,17).

Pencapaian kinerja pembangunan manusia Pemerintah Kota Lubuk Linggau di bidang kesehatan dapat  dilihat dari angka harapan hidup masyarakat. Angka harapan hidup di Kota Lubuk Linggau dari tahun 2010 sebesar 68,45 tahun menjadi 68,59 tahun. Angka harapan hidup di Kota Lubuk Linggau lebih rendah dibanding dengan angka harapan hidup rata-rata di Provinsi Sumatera Selatan (69,14 tahun). Angka harapan hidup ditentukan oleh pencapaian di indeks pembangunan kesehatan masyarakat. Selanjutnya kinerja pemerintah kota bidang kesehatan dapat dilihat dari indikator pembangunan kesehatan masyarakat di Kota Lubuk Linggau. Pada tahun 2007, Kota Lubuk Linggau adalah kota dengan nilai tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan dan Peringkat 51 dari 416 Kabupaten/Kota se Indonesia. Perubahan yang cukup signifikan terjadi pada indeks pembangunan kesehatan masyarakat pada tahun 2013. Pada tahun 2013 terjadi peningkatan indeks dari 0,6238 ke 0,7073. Jika dibandingkan dengan Kota lain di Provinsi Sumatera Selatan, Kota Lubuk Linggau berada pada peringkat 6 di tahun 2013.

Pencapaian kinerja pembangunan manusia Pemerintah Kota Lubuk Linggau di bidang pendidikan dapat  dilihat dari angka harapan lama bersekolah dan rata-rata lama sekolah. Angka harapan lama bersekolah warga Kota Lubuk Linggau pada tahun 2015 sebesar 13,28 tahun dan rata-rata lama sekolah sebesar 9,47 tahun serta angka melek huruf sebesar 98,55%. Keinginan masyarakat untuk dapat memiliki ijazah strata 1 sangat tinggi tetapi harapan masyarakat tidak sesuai dengan kondisi kenyataan yang terjadi. Masyarakat hanya mampu bersekolah sampai tamat Sekolah Menengah Pertama padahal program sekolah gratis yang sudah dijalankan memberikan kesempatan sampai lulus sekolah menengah atas dengan gratis. Hal ini juga menunjukkan bahwa hampir seluruh warga Lubuk Linggau dapat membaca dan menulis dikarenakan kemampuan lulusan Sekolah Menengah Pertama sudah pasti bisa membaca sehingga indikator keberhasilan angka melek huruf yang tinggi ini tidak mewakili kinerja Pemerintah Kota dibidang pendidikan.

Pembangunan manusia bidang ekonomi dapat diukur dari tingkat pengeluaran seseorang yang dilihat dari biaya pengeluaran seseorang untuk membeli komoditas makanan dan nonmakanan untuk menunjang standar hidup layak seseorang. Pada tahun 2015, tingkat pengeluaran per kapita di Kota Lubuk Linggau tertinggi kedua sebesar Rp 12331.47 setelah Kota Palembang sebesar Rp 13784.85. Hal ini menunjukkan bahwa keterjangkauan, ketersediaan dan kemampuan daya beli terhadap barang konsumsi dan nonkonsumsi cukup baik. Serta mengindikasikan bahwa ada beberapa hal yang sedang terjadi di Kota Lubuk Linggau seperti pendapatan per kapita yang tinggi karena investasi perusahaan/industry dibidang perdagangan, jasa, dan perkebunan serta akses transportasi sebagai kota transit/persinggahan yang membuat angka pengangguran berkurang atau memang karena adanya pergeseran pola perilaku yang konsumtif akibat pengaruh dari globalisasi informasi dan internet yang sangat dominan.

Ketiga indikator ini adalah indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) serta alat yang digunakan untuk penentuan dana alokasi umum dari Pusat ke Daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) dan dari Provinsi ke Kabupaten/Kota. Selain itu indikator ini juga dapat dijadikan sebagai dasar perencanaan program pembangunan manusia di kabupaten/kota, bahan advokasi Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, agar melakukan prioritas program kesehatan dan pendidikan beserta sumber dayanya.

Isu pembangunan manusia di Kota Lubuk Linggau menjadi penting terutama bidang pendidikan dan kesehatan yang seharusnya mendapat porsi perhatian yang lebih pada keberlangsungan/keberlanjutan kebijakan/program tersebut. Semestinya program yang dibuat bukan hanya sekedar kampanye atau pemasangan billboard untuk gemar makan ikan, ambulance jemput bola, bis sekolah, hukum adat, car free day, gemar membaca, jalan santai, pemecahan rekor dan tabligh akbar yang tidak menyentuh pada substansi permasalahan pembangunan manusia yang sebenarnya. Program yang dibuat hanya bersifat temporer yang tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Lubuk Linggau. Efisiensi anggaran Rp 500 milyar semestinya menjadi pemicu untuk memperkuat level koordinasi dan integrasi program yang ada secara lintas program dan lintas sektor dan bukan alasan untuk membatasi ruang gerak program pengembangan manusia.

Banyaknya masalah kriminalitas seperti pembegalan/nodong, rampok dengan senjata api, dan pencurian akibat tingginya kesenjangan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Pendekatan hukum adat dapat membantu untuk proses penegakkan hukum tapi tidak mampu membangun penegakkan hukum sosial dan tingkat kesadaran masyarakat akibat dari perubahan pola perilaku yang berorientasi pada penghukuman bukan pembelajaran. Penyuluhan narkoba, HIV-AIDS, kehamilan tidak diinginkan tidak cukup dilakukan dengan kampanye ke sekolah-sekolah karena siswa sudah dapat mengakses di Internet dengan mudah. Guru mereka yang bertemu tiap hari saja belum tentu mereka dengarkan apalagi oknum orang luar yang datang dengan mendidik rasa menghardik.

Metode penyuluhan sudah mulai bergeser kepada pendekatan budaya karena pendekatan biasa tidak cukup mampu membuat audience menjadi mudah menerima informasi. Pendidikan formal di sekolah menjadi penting dan salah satunya dengan adanya bis sekolah yang membuat akses pendidikan menjadi mudah tetapi sekali lagi ini belum menyentuh pada aspek pendidikan yang sebenarnya. Peningkatan sarana dan prasarana serta kinerja guru untuk keberlangsungan peningkatan kualitas siswa serta pendekatan pendidikan non formal untuk membangun kualitas tangguh sumber daya manusia. Objek pendidikan bukan hanya siswa yang bersekolah tapi masyarakat juga menjadi objek untuk peningkatan pengetahuan dan kesadaran serta rasa memiliki.

Ini adalah pandangan warga yang berKTP Kota Lubuk Linggau tanpa ada unsur politik. Pembangunan kualitas sumber daya manusia menjadi isu penting di Kota Lubuk Linggau karena data BPS menunjukkan bahwa pembangunan kualitas pendidikan dan kesehatan seharusnya mendapatkan tempat prioritas yang semestinya dirasakan oleh masyarakat dan dapat diukur asas kebermanfaatannya kepada masyarakat. Pandangan ini hanya mengukur capaian program yang telah dikerjakan serta implementasi program yang ada untuk diukur dikemudian hari.